KPK menyatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja purnama masihdianugerahi pengelolaan gratifikasi terbaik dalam rangka memperingati hari anti korupsiinternasional.
"Ahok (melilitkan) tetap seperti kapasitas rencana Gubernur akan menerimapenghargaan terkait gratifikasi," kata Wakil Ketua bertindak (WBP) dari KPK IndriyantoSeno Adji di Jakarta pada hari Selasa.
Basuki sebelumnya mengatakan bahwa ia menerima surat yang mengandungpembatalan elektronik undangan untuk hadir pada acara, yang berlangsung pada 10Desember 2015 di Bandung.
"Sebagai seorang pembicara atau speaker yang tidak begitu karena ia sudah telahmewakili pemerintah Jakarta untuk menerima penghargaan, jadi ada miskominikasi. Diamasih diharapkan kehadiran-Nya, "ditambahkan Indriyanto.
Pelaksana harian (Plh) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati juga menyatakan bahwa KPKmemang dikirim dua undangan untuk Ahok.
"KPK diundang Gubernur DKI Jakarta sebagai pembicara dan sebagai kepuasan untukpenghargaan Penerima Pemprov DKI dalam sirkuit Festival anti korupsi. Gubernurdiganti sebagai pembicara karena ada perubahan acara, tetapi tetap KPK yangmengundang dia sebagai penerima penghargaan dari gratifikasi pada 10 Desember. KPKmenyerahkan kepada Pak Ahok memenuhi undangan atau tidak, "kata Yuyuk.
Sebelumnya basuki mengatakan tidak tahu mengapa ada pengiriman email yangmenyatakan pembatalan undangan.
"Saya tidak tahu. Semua dari sudden emailnya kepada saya, mengatakan peristiwa untukmemperingati hari anti korupsi di dunia dibatalin, atas permintaan pimpinan KPK.Pimpinan KPK, yang saya (saya) juga tidak tahu siapa, tidak jelas, "kata Basuki.
Basuki menilai ini surat-surat tidak resmi karena hanya berupa surat elektronik, tapiBasuki mengklaim itu adalah surat pembatalan.
"Oh sudahlah. Batal diundang, ya Sudahlah, "kata Basuki.
Ia juga berspekulasi bahwa pembatalan karena penyelidikan pembelian tanah RS sumberwaras di KPK, tapi Basuki Apakah tidak memastikan bahwa dugaan.
KPK saat ini menyelidiki pembelian tanah dekat RS sumber waras seluas 3.64 hektar.Berdasarkan hasil laporan keuangan laporan (LHP) pemeriksaan BPK Jakarta tahun 2014,pembelian tanah merugikan keuangan berindikasi wilayah sampai Rp191, 3 miliar karenaharga pembelian Pemerintah Provinsi DKI terlalu mahal.
Dalam audit penyelidikan BPK telah diserahkan ke PKP2B, Bpk menyebutkan ada enampenyimpangan yang terjadi dalam satu siklus tanah membelinya yaitu perencanaan,Penganggaran dan kemudian pembentukan tim, pengadaan tanah untuk RS sumberwaras, pembentukan harga dan pengiriman hasil
Posting Komentar
Posting Komentar